1. Permohonan PUU ke MK Tidak Diterima
Mengapa Permohonan PUU ke Mahkamah Konstitusi Dapat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima atau Ditolak?
Dalam perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi (MK), terdapat beberapa kemungkinan amar putusan, antara lain mengabulkan permohonan seluruhnya, mengabulkan permohonan untuk sebagian, menolak permohonan untuk seluruhnya, menyatakan permohonan tidak dapat diterima, atau memberikan amar yang merupakan kombinasi dari beberapa bentuk tersebut.
1. “Mengabulkan Permohonan untuk Seluruhnya”
Amar “mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya” berarti MK menerima seluruh permohonan yang diajukan Pemohon dan menyatakan norma yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 atau memberikan akibat hukum sebagaimana dimohonkan dalam petitum, sepanjang sesuai dengan kewenangan dan pertimbangan hukum MK.
2. “Mengabulkan Permohonan untuk Sebagian”
Amar “mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian” berarti hanya sebagian dari permohonan atau petitum Pemohon yang dikabulkan. Bagian lainnya dapat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, tergantung pada hasil pemeriksaan MK.
3. “Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya”
Ya, terdapat amar putusan MK berupa “menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”. Amar ini berbeda dengan “menyatakan permohonan tidak dapat diterima”. Apabila MK menyatakan permohonan ditolak untuk seluruhnya, pada prinsipnya MK telah memeriksa dan mempertimbangkan pokok permohonan, tetapi sampai pada kesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum sehingga tidak dapat dikabulkan.
Dengan demikian, “menolak seluruhnya” tidak berarti permohonan tidak diperiksa. Justru pembedaan pentingnya adalah bahwa penolakan pada pokoknya merupakan hasil pemeriksaan terhadap dalil-dalil konstitusionalitas yang diajukan Pemohon.
4. “Menyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima”
Amar “menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima” menunjukkan adanya persoalan yang menyebabkan permohonan tidak dapat diperiksa atau diputus dalam pokok perkara sebagaimana diajukan. Persoalan tersebut dapat berkaitan dengan persyaratan hukum acara, kedudukan hukum Pemohon, objek permohonan, kejelasan permohonan, atau persoalan lain yang menghalangi pemeriksaan pokok perkara.
Salah satu contoh adalah apabila Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang memenuhi persyaratan. Contoh lainnya adalah permohonan yang tidak jelas atau obscuur libel, sehingga MK tidak dapat menentukan secara jelas hubungan antara norma yang diuji, kerugian konstitusional, alasan pengujian, dan petitum.
5. “Tidak Dapat Diterima untuk Seluruhnya”
Apabila seluruh permohonan mempunyai persoalan yang menyebabkan permohonan tidak dapat diperiksa, MK dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima seluruhnya. Dalam keadaan demikian, tidak ada bagian permohonan yang dapat diperiksa sampai pada pokok perkara karena syarat yang diperlukan untuk pemeriksaan tidak terpenuhi.
6. “Tidak Dapat Diterima untuk Sebagian”
Permohonan juga dapat mempunyai beberapa bagian yang dapat dipisahkan. Apabila hanya sebagian permohonan yang mempunyai cacat formil atau persoalan hukum acara, bagian tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan bagian lainnya dapat diperiksa lebih lanjut atau diberikan amar yang berbeda.
7. “Menolak untuk Selain dan Selebihnya”
Dalam perkara yang sebagian permohonannya dikabulkan, dapat muncul amar yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan ditolak untuk selain dan selebihnya. Artinya, bagian yang tidak dikabulkan tidak semuanya harus dinyatakan tidak dapat diterima; bagian tertentu dapat tetap diperiksa dan kemudian ditolak.
8. Kombinasi: Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima
Dalam perkara tertentu, beberapa petitum dapat memperoleh perlakuan yang berbeda. Misalnya, satu petitum dapat dikabulkan, petitum lainnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum, sedangkan petitum lainnya lagi dinyatakan tidak dapat diterima karena mempunyai persoalan formil atau berada di luar kewenangan MK.
Karena itu, untuk mengetahui apakah seluruh permohonan ditolak atau tidak dapat diterima, tidak cukup hanya membaca uraian singkat mengenai perkara. Yang harus diperhatikan adalah amar putusan secara lengkap dan kemudian dibandingkan dengan posita serta setiap petitum yang diajukan Pemohon.
Perbedaan “Ditolak” dan “Tidak Dapat Diterima”
| Amar | Makna Umum | Pemeriksaan Pokok Perkara |
|---|---|---|
| Dikabulkan seluruhnya | Seluruh permohonan yang dapat dinilai dikabulkan. | Ya. |
| Dikabulkan sebagian | Hanya sebagian permohonan dikabulkan. | Ya, terhadap bagian yang diperiksa. |
| Ditolak seluruhnya | Dalil permohonan tidak beralasan menurut hukum sehingga tidak dikabulkan. | Ya. |
| Tidak dapat diterima seluruhnya | Permohonan tidak memenuhi syarat untuk diperiksa/diputus dalam pokok perkara. | Pada prinsipnya tidak sampai pada pokok perkara. |
| Tidak dapat diterima sebagian | Hanya bagian tertentu yang mempunyai persoalan yang menghalangi pemeriksaan. | Dapat diperiksa untuk bagian lainnya. |
| Ditolak untuk selain dan selebihnya | Bagian yang tidak dikabulkan telah diperiksa tetapi tidak dikabulkan. | Ya. |
Alasan Permohonan Dapat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima
1. Kedudukan Hukum Pemohon Tidak Terpenuhi
Pemohon harus mampu menunjukkan bahwa dirinya mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dan bahwa hak atau kewenangan tersebut mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya norma Undang-Undang yang diuji. Apabila persyaratan kedudukan hukum tidak terpenuhi, permohonan dapat dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Permohonan Kabur atau Obscuur Libel
Obscuur libel berarti permohonan tidak jelas atau kabur. Dalam konteks PUU, persoalan ini dapat terjadi apabila MK tidak dapat memahami secara jelas norma yang diuji, hak konstitusional yang dirugikan, hubungan sebab-akibat antara norma dan kerugian, alasan norma bertentangan dengan UUD 1945, atau tuntutan yang diminta dalam petitum.
3. Posita dan Petitum Tidak Sinkron
Posita berisi uraian fakta dan alasan hukum, sedangkan petitum berisi apa yang diminta Pemohon kepada MK. Apabila argumentasi dalam posita tidak mendukung petitum atau petitum meminta sesuatu yang tidak mempunyai hubungan yang jelas dengan posita, permohonan dapat mengalami persoalan kejelasan.
4. Norma yang Diuji Tidak Jelas
Pemohon harus menentukan secara jelas norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Permohonan tidak seharusnya hanya menyerang pelaksanaan Undang-Undang, keputusan pejabat, atau kebijakan administratif tanpa menjelaskan norma Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
5. Batu Uji UUD 1945 Tidak Jelas
Pemohon harus menjelaskan ketentuan UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian dan menjelaskan hubungan antara norma Undang-Undang yang diuji dengan ketentuan konstitusional tersebut. Sekadar mencantumkan pasal UUD 1945 tanpa argumentasi mengenai pertentangannya tidak dengan sendirinya membuktikan inkonstitusionalitas norma.
6. Kerugian Konstitusional Tidak Jelas atau Tidak Mempunyai Hubungan Sebab-Akibat
Kerugian yang dikemukakan Pemohon harus mempunyai hubungan dengan berlakunya norma yang diuji. Apabila kerugian sebenarnya timbul dari keputusan, tindakan, atau pelaksanaan administratif tertentu dan bukan dari norma Undang-Undang itu sendiri, kedudukan hukum Pemohon dapat menjadi persoalan.
7. Objek Berada di Luar Kewenangan MK
MK berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Apabila yang dimohonkan sebenarnya adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, persoalan tersebut pada prinsipnya berada dalam ranah kewenangan Mahkamah Agung, bukan MK.
8. Petitum Tidak Jelas atau Berada di Luar Kewenangan MK
Petitum harus dirumuskan secara jelas dan sesuai dengan kewenangan MK. Petitum yang tidak jelas, tidak mempunyai hubungan dengan norma yang diuji, atau meminta MK melakukan sesuatu yang berada di luar kewenangannya dapat menyebabkan persoalan dalam pemeriksaan permohonan.
9. Terdapat Persoalan terhadap Objek Permohonan
Perubahan atau pencabutan norma yang diuji dapat memengaruhi keberadaan objek permohonan. Oleh karena itu, kondisi hukum pada saat perkara diperiksa perlu diperhatikan untuk menentukan apakah masih terdapat objek yang dapat diuji dan apakah permohonan masih mempunyai relevansi untuk diperiksa.
10. Telah Ada Putusan MK Sebelumnya
Apabila norma yang sama atau persoalan konstitusional yang serupa telah pernah diputus oleh MK, Pemohon harus memperhatikan putusan sebelumnya, termasuk objek norma, dasar pengujian, alasan permohonan, dan keadaan hukum yang relevan. Pengajuan kembali tidak otomatis berarti tidak dapat diterima karena harus dilihat kesamaan dan perbedaan perkara serta ketentuan hukum yang berlaku.
Contoh Pola Amar Putusan
Pola 1 — Ditolak seluruhnya: MK memeriksa pokok permohonan dan menyimpulkan bahwa seluruh dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.
Pola 2 — Tidak dapat diterima seluruhnya: MK menemukan persoalan hukum acara yang menyebabkan seluruh permohonan tidak dapat diperiksa lebih lanjut, misalnya kedudukan hukum Pemohon tidak terpenuhi atau permohonan tidak memenuhi kejelasan yang dipersyaratkan.
Pola 3 — Dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya: Sebagian petitum mempunyai dasar yang cukup untuk dikabulkan, sedangkan bagian lainnya telah diperiksa tetapi tidak beralasan menurut hukum.
Pola 4 — Dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima sebagian: Sebagian permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan, sedangkan bagian lainnya mempunyai persoalan formil sehingga tidak dapat diterima.
Pola 5 — Ditolak sebagian dan tidak dapat diterima sebagian: Sebagian permohonan dapat diperiksa sampai pokok perkara tetapi ditolak, sedangkan bagian lainnya tidak dapat diperiksa karena persoalan formil.
Pola 6 — Dikabulkan, ditolak, dan tidak dapat diterima: Dalam perkara dengan beberapa permohonan atau petitum yang dapat dipisahkan, MK dapat memberikan akibat hukum yang berbeda terhadap bagian-bagian tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan masing-masing.
Kesimpulan
“Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya” memang merupakan salah satu bentuk amar putusan MK. Istilah ini harus dibedakan secara tegas dari “menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”.
Ditolak seluruhnya berarti pokok permohonan telah diperiksa dan MK berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum. Sebaliknya, tidak dapat diterima seluruhnya pada prinsipnya berarti terdapat persoalan hukum acara atau persyaratan yang menghalangi pemeriksaan permohonan sampai pada pokok perkara.
Karena itu, dalam menganalisis suatu putusan PUU, penting untuk membedakan sedikitnya tiga keadaan: (1) permohonan dikabulkan, (2) permohonan ditolak, dan (3) permohonan tidak dapat diterima. Ketiganya mempunyai makna dan konsekuensi hukum yang berbeda.
Comments
Post a Comment