Istilah Hukum

Mengapa Permohonan PUU ke Mahkamah Konstitusi Dapat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima atau Ditolak? Dalam perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi (MK), terdapat beberapa kemungkinan amar putusan, antara lain mengabulkan permohonan seluruhnya, mengabulkan permohonan untuk sebagian, menolak permohonan untuk seluruhnya, menyatakan permohonan tidak dapat diterima, atau memberikan amar yang merupakan kombinasi dari beberapa bentuk tersebut. 1. “Mengabulkan Permohonan untuk Seluruhnya” Amar “mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya” berarti MK menerima seluruh permohonan yang diajukan Pemohon dan menyatakan norma yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 atau memberikan akibat hukum sebagaimana dimohonkan dalam petitum, sepanjang sesuai dengan kewenangan dan pertimbangan hukum MK. 2. “Mengabulkan Permohonan untuk Sebagian” Amar “mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian” berarti hanya sebagian dari permohonan atau petitum Pemohon yang dikabulkan. Ba...

Alasan Permohonan PUU Tidak Dapat Diterima atau Ditolak MK Dalam perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi (MK), terdapat beberapa kemungkinan hasil pemeriksaan... 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 2. Kedudukan Hukum atau Legal Standing 3. Syarat Formil Permohonan 4. Permohonan Kabur atau Obscuur Libel 5. Posita dan Petitum Tidak Sinkron 6. Objek Pengujian Tidak Jelas 7. Batu Uji UUD 1945 Tidak Jelas 8. Kerugian Konstitusional Tidak Jelas 9. Tidak Ada Hubungan Sebab-Akibat ( Causal Verband ) 10. Kerugian Tidak Lagi Aktual atau Tidak Relevan 11. Permohonan Prematur 12. Permohonan Kehilangan Objek 13. Norma Telah Diubah atau Dicabut 14. Pernah Diputus MK atau Ne Bis In Idem 15. Petitum Berada di Luar Kewenangan MK 16. Petitum Tidak Jelas 17. Permohonan Ditolak Seluruhnya 18. Permohonan Dikabulkan Seluruhnya 19. Permohonan Dikabulkan Sebagian 20. Permohonan Ditolak Sebagian 21. Permohonan Tidak Dapat Diterima Seluruhnya 22. Permohonan Tidak...

Mengapa Permohonan PUU ke Mahkamah Konstitusi Tidak Dapat Diterima? Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dinyatakan “tidak dapat diterima” apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan formil atau terdapat persoalan hukum yang menyebabkan MK tidak dapat memeriksa dan memutus pokok permohonan. Putusan “tidak dapat diterima” pada dasarnya berbeda dengan putusan yang menyatakan permohonan ditolak atau dikabulkan, karena MK belum sampai pada penilaian substansi konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian. 1. Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) Salah satu alasan utama permohonan PUU dinyatakan tidak dapat diterima adalah Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang diuji. Pemohon pada umumnya harus mampu menjelaskan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang di...

Fakta Konkret & Legal Standing dalam Hukum Fakta Konkret & Legal Standing dalam Hukum 1. Fakta Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi atau keadaan yang benar-benar ada dan dapat dibuktikan berdasarkan data, dokumen, saksi, rekaman, atau bukti lainnya. Fakta berbeda dengan pendapat, dugaan, atau asumsi. Contohnya, "Pada tanggal 10 Januari 2026, seseorang menerima Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh pejabat tertentu" merupakan fakta apabila keberadaan dan tanggal SK tersebut dapat dibuktikan dengan dokumen asli atau salinannya. 2. Konkret Konkret berarti nyata, jelas, tertentu, dan tidak bersifat umum atau abstrak. Sesuatu disebut konkret apabila dapat ditunjukkan secara jelas mengenai apa yang terjadi, siapa yang terlibat, kapan terjadi, dan bagaimana kejadiannya. Contohnya, kalimat "saya mengalami ketidakadilan" masih bersifat umum. Sebaliknya, "seja...