Permohonan PUU ke MK Tidak Diterima

Mengapa Permohonan PUU ke Mahkamah Konstitusi Tidak Dapat Diterima?

Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dinyatakan “tidak dapat diterima” apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan formil atau terdapat persoalan hukum yang menyebabkan MK tidak dapat memeriksa dan memutus pokok permohonan. Putusan “tidak dapat diterima” pada dasarnya berbeda dengan putusan yang menyatakan permohonan ditolak atau dikabulkan, karena MK belum sampai pada penilaian substansi konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian.

1. Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Salah satu alasan utama permohonan PUU dinyatakan tidak dapat diterima adalah Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang diuji.

Pemohon pada umumnya harus mampu menjelaskan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar, adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian tersebut dengan berlakunya norma yang diuji, serta adanya kemungkinan bahwa kerugian tersebut akan hilang apabila permohonan dikabulkan.

2. Permohonan Tidak Jelas atau Obscuur Libel

Permohonan dapat dinyatakan tidak dapat diterima apabila uraian permohonan tidak jelas (obscuur libel), sehingga MK tidak dapat memahami secara tepat hubungan antara norma Undang-Undang yang diuji, kerugian konstitusional Pemohon, alasan-alasan pengujian, dan petitum yang dimohonkan.

Keadaan ini dapat terjadi apabila posita dan petitum tidak sinkron, norma yang dipersoalkan tidak dirumuskan secara jelas, dasar pengujian dalam UUD 1945 tidak dijelaskan secara memadai, argumentasi tidak menunjukkan hubungan antara norma yang diuji dengan kerugian Pemohon, atau petitum tidak jelas dan tidak dapat diterapkan.

3. Posita dan Petitum Tidak Bersesuaian

Permohonan juga dapat bermasalah apabila alasan-alasan permohonan (posita) mengarah pada suatu persoalan, tetapi tuntutan (petitum) meminta sesuatu yang berbeda atau tidak mempunyai hubungan yang jelas dengan argumentasi permohonan.

Sebagai contoh, Pemohon menjelaskan bahwa suatu frasa dalam Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, tetapi petitum justru meminta MK membentuk norma baru yang tidak mempunyai dasar yang cukup dalam posita. Ketidaksesuaian tersebut dapat menyebabkan permohonan dinilai tidak jelas.

4. Tidak Jelas Norma yang Diuji

Pemohon harus mengidentifikasi secara jelas Undang-Undang atau norma tertentu yang dimohonkan pengujian. Permohonan dapat mengalami persoalan apabila Pemohon hanya mempersoalkan kebijakan, keputusan pejabat, pelaksanaan Undang-Undang, atau akibat dari penerapan suatu norma tanpa menunjukkan dengan jelas norma Undang-Undang yang didalilkan bertentangan dengan UUD 1945.

5. Tidak Jelas Dasar Pengujian terhadap UUD 1945

Permohonan PUU harus menjelaskan norma dalam Undang-Undang yang diuji dan menghubungkannya dengan ketentuan tertentu dalam UUD 1945. Permohonan dapat dinilai tidak memenuhi syarat apabila hanya menyebut pasal-pasal UUD 1945 tanpa menjelaskan bagaimana norma Undang-Undang tersebut bertentangan dengan hak dan/atau prinsip konstitusional yang dijadikan dasar pengujian.

6. Kerugian Konstitusional Tidak Terbukti

Pemohon tidak cukup hanya menyatakan bahwa dirinya dirugikan. Kerugian tersebut harus dijelaskan secara konkret dan mempunyai hubungan dengan norma yang diuji. Apabila kerugian yang dikemukakan ternyata disebabkan oleh keputusan pejabat, tindakan administratif, pelaksanaan kebijakan, atau keadaan lain dan bukan secara langsung disebabkan oleh norma Undang-Undang yang diuji, maka kedudukan hukum Pemohon dapat dinilai tidak terpenuhi.

7. Permohonan Salah Objek Pengujian

MK mempunyai kewenangan tertentu dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Apabila objek yang dimohonkan pengujian bukan merupakan objek yang berada dalam kewenangan MK, permohonan dapat dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak dapat diperiksa dalam perkara PUU tersebut.

Karena itu, Pemohon harus membedakan antara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang menjadi kewenangan MK dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

8. Permohonan Tidak Memenuhi Persyaratan Formil

Permohonan PUU harus memenuhi persyaratan formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum acara MK. Kekurangan formil tertentu dapat menyebabkan permohonan tidak dapat dilanjutkan atau dinyatakan tidak dapat diterima, tergantung pada jenis dan tingkat kekurangannya serta penilaian MK.

9. Permohonan Telah Kehilangan Objek atau Menjadi Tidak Relevan

Dalam keadaan tertentu, perubahan peraturan perundang-undangan, pencabutan norma, atau keadaan hukum tertentu dapat menyebabkan objek permohonan tidak lagi memiliki relevansi sebagaimana ketika permohonan diajukan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi apakah MK masih dapat memeriksa permohonan dan apakah permohonan masih mempunyai objek yang dapat diputus.

10. Permohonan Telah Diputus Sebelumnya

Apabila substansi permohonan pada pokoknya telah pernah diperiksa dan diputus oleh MK, Pemohon perlu memperhatikan putusan MK sebelumnya, termasuk identitas norma, dasar pengujian, alasan permohonan, serta keadaan konstitusional dan hukum yang relevan. Pengajuan kembali tidak otomatis berarti permohonan pasti tidak dapat diterima, karena akibat hukumnya bergantung pada kesamaan atau perbedaan objek, dasar pengujian, alasan permohonan, dan keadaan hukum yang menjadi dasar perkara.

11. Petitum Tidak Tepat atau Tidak Dapat Dikabulkan

Petitum harus dirumuskan secara jelas, konsisten dengan posita, dan sesuai dengan kewenangan MK. Permohonan dapat menghadapi persoalan apabila Pemohon meminta MK memberikan putusan yang berada di luar kewenangan MK, meminta sesuatu yang tidak berhubungan dengan norma yang diuji, atau merumuskan petitum yang tidak jelas sehingga tidak dapat dilaksanakan.

12. Tidak Jelas Hubungan antara Norma, Kerugian, dan Petitum

Salah satu pola yang dapat menyebabkan permohonan menjadi lemah adalah tidak adanya rantai argumentasi yang jelas antara (1) norma yang diuji, (2) hak konstitusional Pemohon, (3) kerugian konstitusional, (4) pertentangan norma dengan UUD 1945, dan (5) petitum.

Dengan kata lain, Pemohon harus dapat menunjukkan: normanya apa, hak konstitusional yang dirugikan apa, bagaimana norma tersebut menimbulkan kerugian, mengapa norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945, dan apa yang harus diputus oleh MK untuk menghilangkan kerugian tersebut.

Apakah “Tidak Dapat Diterima” Selalu Berarti Seluruh Permohonan Ditolak?

Tidak selalu. Istilah “tidak dapat diterima” (NO atau niet ontvankelijke verklaard) pada dasarnya berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat untuk memeriksa atau mengabulkan permohonan dalam bentuk yang diajukan. Dalam suatu perkara, akibat hukumnya harus dilihat dari amar putusan MK secara keseluruhan.

Jika MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima, hal tersebut berbeda dengan amar yang menyatakan permohonan ditolak. “Ditolak” pada prinsipnya berarti MK telah masuk ke dalam pemeriksaan pokok permohonan dan menilai dalil konstitusionalitasnya, tetapi tidak menemukan alasan untuk mengabulkannya. Sementara “tidak dapat diterima” menunjukkan adanya persoalan yang menyebabkan permohonan tidak dapat diperiksa atau diputus dalam substansi sebagaimana dimohonkan.

Apakah Bisa Hanya Sebagian yang Tidak Dapat Diterima?

Bisa. Tidak selalu seluruh permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Apabila permohonan mempunyai beberapa norma, beberapa petitum, atau beberapa bagian permohonan yang dapat dinilai secara terpisah, MK dapat memberikan amar yang berbeda terhadap bagian-bagian tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan.

Misalnya, suatu permohonan mempunyai beberapa petitum. Salah satu petitum ternyata berada di luar kewenangan MK atau tidak mempunyai hubungan yang jelas dengan posita, sedangkan bagian lainnya memenuhi syarat untuk diperiksa. Dalam keadaan demikian, amar putusan harus dilihat secara spesifik untuk mengetahui bagian mana yang dinyatakan tidak dapat diterima dan bagian mana yang diperiksa atau diputus lebih lanjut.

Kesimpulan

Secara sederhana, permohonan PUU dapat bermasalah dan berujung pada “tidak dapat diterima” apabila terdapat persoalan seperti tidak terpenuhinya kedudukan hukum Pemohon, objek yang tidak tepat, permohonan kabur (obscuur libel), posita dan petitum tidak sinkron, norma yang diuji tidak jelas, kerugian konstitusional tidak dapat dijelaskan, dasar pengujian terhadap UUD 1945 tidak jelas, petitum berada di luar kewenangan MK, atau persyaratan hukum acara lainnya tidak terpenuhi.

Oleh karena itu, dalam menyusun permohonan PUU, struktur yang paling aman adalah membangun hubungan yang konsisten dari identitas Pemohon → kewenangan MK → kedudukan hukum → norma yang diuji → batu uji UUD 1945 → kerugian konstitusional → alasan pertentangan norma → petitum. Semakin jelas hubungan tersebut, semakin kecil risiko permohonan dianggap kabur atau tidak memenuhi syarat formil.