Alasan PUU Ditolak atau Tak Diterima MK

Alasan Permohonan PUU Tidak Dapat Diterima atau Ditolak MK

Dalam perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi (MK), terdapat beberapa kemungkinan hasil pemeriksaan...

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

2. Kedudukan Hukum atau Legal Standing

3. Syarat Formil Permohonan

4. Permohonan Kabur atau Obscuur Libel

5. Posita dan Petitum Tidak Sinkron

6. Objek Pengujian Tidak Jelas

7. Batu Uji UUD 1945 Tidak Jelas

8. Kerugian Konstitusional Tidak Jelas

9. Tidak Ada Hubungan Sebab-Akibat (Causal Verband)

10. Kerugian Tidak Lagi Aktual atau Tidak Relevan

11. Permohonan Prematur

12. Permohonan Kehilangan Objek

13. Norma Telah Diubah atau Dicabut

14. Pernah Diputus MK atau Ne Bis In Idem

15. Petitum Berada di Luar Kewenangan MK

16. Petitum Tidak Jelas

17. Permohonan Ditolak Seluruhnya

18. Permohonan Dikabulkan Seluruhnya

19. Permohonan Dikabulkan Sebagian

20. Permohonan Ditolak Sebagian

21. Permohonan Tidak Dapat Diterima Seluruhnya

22. Permohonan Tidak Dapat Diterima Sebagian

23. Dikabulkan Sebagian dan Ditolak Selebihnya

24. Dikabulkan Sebagian dan Tidak Dapat Diterima Sebagian

25. Ditolak Sebagian dan Tidak Dapat Diterima Sebagian

26. Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima

27. Perbedaan Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima

28. Tidak Dapat Diterima Tidak Sama dengan Ditolak

29. Perbedaan Tidak Dapat Diterima dan Ditolak Seluruhnya

30. Cara Menilai Putusan MK Secara Tepat

31. Urutan Analisis Permohonan PUU

32. Kesimpulan

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Fakta Konkret & Legal Standing

Image
Fakta Konkret & Legal Standing dalam Hukum Fakta Konkret & Legal Standing dalam Hukum 1. Fakta Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi atau keadaan yang benar-benar ada dan dapat dibuktikan berdasarkan data, dokumen, saksi, rekaman, atau bukti lainnya. Fakta berbeda dengan pendapat, dugaan, atau asumsi. Contohnya, "Pada tanggal 10 Januari 2026, seseorang menerima Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh pejabat tertentu" merupakan fakta apabila keberadaan dan tanggal SK tersebut dapat dibuktikan dengan dokumen asli atau salinannya. 2. Konkret Konkret berarti nyata, jelas, tertentu, dan tidak bersifat umum atau abstrak. Sesuatu disebut konkret apabila dapat ditunjukkan secara jelas mengenai apa yang terjadi, siapa yang terlibat, kapan terjadi, dan bagaimana kejadiannya. Contohnya, kalimat "saya mengalami ketidakadilan" masih bersifat umum. Sebaliknya, "seja...
Read more

Narasi Prof Gayus L dan Prof Denny Indrayana BIDANG HUKUM BELUM EDIT

WEBVTT 1 00:04:30.280 --> 00:04:34.800 Acara ini dipersembahkan olehingan 2 00:04:37.960 --> 00:04:42.680 ijazah palsu. Ijazah palsu. 3 00:04:47.639 --> 00:04:49.280 Terima kasih juga untuk para lawyer yang 4 00:04:49.280 --> 00:04:51.360 luar biasa. 5 00:04:51.360 --> 00:04:54.199 Ada dugaan kriminalisasi dalam kasus Roy 6 00:04:54.199 --> 00:04:56.080 Suryo. E kalau tidak salah saya 7 00:04:56.080 --> 00:04:59.800 mendengarkan itu dari Anda. Betul. 8 00:04:59.800 --> 00:05:02.800 Betul. 9 00:05:02.800 --> 00:05:04.400 Kalau enggak ada yang orkestrasi itu 10 00:05:04.400 --> 00:05:06.240 aja. Ngapain sih Pak Jokowi 11 00:05:06.240 --> 00:05:08.320 mentersangakan orang? Eh, hitung dong 12 00:05:08.320 --> 00:05:13.199 berapa tahun dia digituin 13 00:05:21.919 --> 00:05:24.360 ya. Saya merasa dibungkam gitu loh. 14 00:05:24.360 --> 00:05:26.120 Masih tersangka saja tidak boleh 15 00:05:26.120 --> 00:05:28.479 menyuarakan as...
Read more

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Bangsa terus bertumbuh, dan seperti proses apa pun, selalu ada kelebihan dan kekurangannya. Negara menjalankan pengaturan melalui perangkat perundang-undangan sebagai bagian dari mekanisme hukum yang berlaku. Meskipun terdapat berbagai kontroversi di luar, hal-hal tersebut tetap dapat dibahas dan dikomunikasikan secara terbuka. DPR dan Pemerintah telah mengesahkan KUHP baru pada 6 Desember 2022 dan mengundangkannya pada 2 Januari 2023 . Sementara itu, KUHAP baru disahkan DPR dalam Rapat Paripurna pada 18 November 2025 , setelah 44 tahun berlaku. Pembaruan KUHAP ini membawa nilai-nilai reformatif, restoratif, restitutif, dan rehabilitatif, serta selaras dengan diberlakukannya KUHP yang baru. Ini merupakan perubahan besar dalam sistem hukum pidana, dengan penekanan yang lebih kuat pada perlindungan korban. Secara mendasar, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) memuat norma dan aturan mengenai perbuatan pidana serta ancaman sanksinya. Sementara itu, KUHAP (Kitab Undang-Undang Huk...
Read more